ilyas nawwar zahir

 BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Diagnosis Krisis Modernisasi ekonomi yang tidak diimbangi penguatan nilai melahirkan tiga patologi moral yang saling terkait dalam perilaku ekonomi kontemporer: Materialisme — pandangan hidup yang menempatkan kepemilikan materi sebagai ukuran tunggal kesuksesan dan kebahagiaan, mereduksi manusia menjadi homo economicus yang rasional-egoistis semata, mengabaikan dimensi spiritual dan sosial kemanusiaan Hedonisme — orientasi hidup yang mengejar kenikmatan/kepuasan konsumtif sebagai tujuan akhir, mendorong budaya konsumerisme berlebihan (gaya hidup di luar kemampuan, utang konsumtif, flexing/pamer kekayaan) yang secara sosiologis semakin marak di era digital-media sosial Individualisme ekstrem — pandangan yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif, melemahkan solidaritas sosial (gotong royong) dan ke...

 BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional Teks dan Struktur Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 UUD 1945 (beserta perubahannya melalui amandemen keempat tahun 2002) terdiri dari lima ayat yang menjadi fondasi konstitusional sistem perekonomian Indonesia: Ayat (1): "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" Ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" Ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" Ayat (4) (hasil amandemen): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi na...

 BAB 13: MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Konsep Dasar Ekonomi Sosial Pasar Jerman Ekonomi Sosial Pasar (Soziale Marktwirtschaft) adalah model ekonomi yang dikembangkan Jerman pasca Perang Dunia II, dipelopori pemikir ordoliberalisme seperti Walter Eucken dan diimplementasikan oleh Ludwig Erhard. Model ini berupaya menggabungkan efisiensi mekanisme pasar bebas dengan jaring pengaman sosial yang kuat, ditopang oleh prinsip-prinsip: Kebebasan pasar dengan kerangka regulasi (ordo) — pasar dibiarkan berkompetisi bebas, namun negara menetapkan kerangka aturan main (rule of the game) yang mencegah monopoli dan praktik curang Jaminan sosial komprehensif — asuransi kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran wajib yang didanai kontribusi bersama pemberi kerja-pekerja Kemitraan sosial (Sozialpartnerschaft) — hubungan industrial yang menekankan dialog serikat pekerja-pengus...

 BAB 12: WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Definisi dan Dasar Hukum Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945). Landasan regulasinya di Indonesia mencakup UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (sebagai payung umum) dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai pengaturan teknis operasional. Perpaduan Asas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Dua fondasi utama yang menyatu dalam koperasi syariah: Asas Kekeluargaan (Pasal 33 UUD 1945) — menekankan bahwa usaha bersama dijalankan secara kolektif, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan akumulasi keuntungan segelintir pemegang modal Prinsip Syirkah (Fiqh Muamalah) — sebagaimana dibahas pada Bab 8, s...

 BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu Sistem Fiskal Pancasila Sistem fiskal Indonesia berlandaskan Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip dasar fiskal Pancasila mencakup: Legalitas dan akuntabilitas — pemungutan dan pembelanjaan negara harus melalui persetujuan lembaga perwakilan rakyat (DPR) Keadilan (proporsionalitas dan progresivitas pajak) — pajak penghasilan progresif menjadi wujud asas keadilan vertikal Kemanfaatan bagi kemakmuran rakyat — bukan sekadar menghimpun dana negara, melainkan sarana mencapai tujuan bernegara (Pembukaan UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum) Instrumen Fiskal Islam Fiskal Islam memiliki instrumen yang lebih beragam dan berlapis dibanding sistem fiskal sekuler modern...